
	BALAIKOTA SURAKARTA DAN GEDUNG DPRD TK. II SURAKARTA ALAMAT Jl. Arifin, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo-Surakarta Sebelah selatan Gereja St. Antonius Purbayan; sebelah utara gedung BI. FUNGSI BANGUNAN: Sebelum Tragedi 1965: Di dalam kompleks Balaikota Surakarta terdapat sejumlah bangunan. Bangunan pertama merupakan pendapa (balai pertemuan) yang menyatu dengan kantor walikota dan ruang sekretariat. Bangunan kedua adalah gedung DPRD Tk. II Surakarta yang terletak tepat di belakangnya. Di bagian utara pendapa masih terdapat bangunan lain yang merupakan ruang perkantoran staf walikota. Bangunan terakhir ini sesungguhnya milik Gereja St. Antonius Purbayan yang digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sejak 1945 (untuk keterangan tentang penggunaan gedung terakhir sebagai kamp tahanan lih. lembar fakta Gedung Perkantoran Pemkot Surakarta). Saat Tragedi 1965: Pada saat tiba di Solo, 22 Oktober 1965, RPKAD langsung menduduki gedung Balaikota Surakarta dan mengubahnya menjadi markas. Walikota Surakarta, Oetomo Ramelan, ditangkap dan ditahan di Markas AURI Panasan; tiga anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Pemkot Surakarta dipecat dan tidak diketahui nasibnya sampai sekarang; dan 50% pegawai Pemkot Surakarta ditangkap, diberhentikan secara tidak hormat, dinon-aktifkan, atau pensiunnya dipercepat. Keesokan harinya, Menteri Dalam Negeri mengangkat Letkol. Th. J. Soemantha (Nrp. 15439) sebagai pemangku jabatan walikota. Program utama Soemantha adalah ’pembersihan terhadap orang-orang PKI/Ormas-ormasnya serta para simpatisannya’ [1] . Setidaknya sampai 1 Desember 1965, fungsi-fungsi pemerintahan sipil tidak berjalan. Balaikota lebih tepat disebut sebagai kamp tahanan pusat di mana tapol dalam jumlah besar ditahan, diinterogasi, disiksa, diseleksi, dan dikirimkan ke kamp-kamp tahanan lain. Penguasa militer menggunakan ruang sekretariat Pemkot serta pendopo untuk menahan para tapol. Sementara ruang belakang gedung difungsikan sebagai ruang interogasi dan penyiksaan. Penguasa militer mempertontonkan penyiksaan terhadap sejumlah tapol laki-laki kepada publik halaman depan Balaikota, di mana berdiri sebuah tiang bendera. Jumlah tapol yang ditahan terus bertambah hingga ruangan Balaikota penuh sesak. Penguasa militer memindahkan sebagian tapol, seluruhnya laki-laki, ke ruang sidang DPRD Surakarta yang terletak di bagian belakang (sisi barat) Balaikota, sedang tapol perempuan ke ruang perkantoran Pemkot. Selang satu bulan, ruangan di gedung DPRD pun tidak sanggup lagi menampung tahanan-tahanan baru. Sementara itu, penguasa militer menganggap fungsi-fungsi pemerintahan harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, penguasa militer memindahkan para tapol di gedung DRPD ke gedung milik Kraton Surakarta, Sasono Mulyo, sedang para tapol perempuan tetap dibiarkan di gedung perkantoran Pemkot. Sekitar 1967/1968, di atas tanah kosong di bagian belakang kompleks Balaikota kemudian dibangun gubuk-gubuk untuk menahan para tapol laki-laki golongan C yang sudah mendekati masa pembebasan. Diduga jumlah mereka mencapai ratusan orang. Sesudah Peristiwa 1965 hingga 1980 atau 1990, gedung Balaikota tetap berfungsi sebagai lokasi wajib lapor bagi para eks-tapol. Sekarang Sesudah 1 Desember 1965 sampai saat ini, bangunan-bangunan tersebut kembali difungsikan sebagai Balaikota. Namun bangunan gedung perkantoran Pamkot dikembalikan oleh Soemantha kepada pihak Gereja St. Antonius Purbayan sekitar 1968. Saat ini kompleks Balaikota sudah mengalami perluasan. Gedung-gedung yang berdiri yang berdiri di atasnya juga sudah mengalami renovasi besar-besaran. Bangunan pendopo pada 1999 sempat dibakar oleh para pendukung PDIP. Kini di atasnya pemerintah kota kemudian telah mendirikan pendopo baru. Sementara itu, di atas tanah kosong di mana sempat berdiri gubuk-gubuk bagi para tapol laki golongan C telah dibangun sebuah gedung berlantai empat. PENGUASA TEMPAT PENAHANAN Pada 22 Oktober sampai akhir November 1965, penguasa tahanan Balaikota adalah pasukan RPKAD bersama-sama pemangku walikota, Th. J. Soemantha. Sampai 1968, tahun di waktu mana diperkirakan para tapol perempuan yang ditahan di gedung perkantoran Balaikota dipindahkan ke Kamp Pamardi Karya/Wangkung, penguasa tempat penahanan adalah pemangku walikota, dengan pelaksana militer lokal Solo dibantu Brigade IV/Siaga dan sejumlah kelompok paramiliter. TAPOL Berapa jumlah tapol yang ditahan di Balaikota dan Gedung DPRD Surakarta sulit dipastikan karena jumlahnya terus mengalami perubahan, terutama berkait dengan fungsi Balaikota sebagai pusat kamp tahanan dan interogasi. Dengan demikian, pengiriman atau pemindahan tahanan dari Balaikota ke kamp-kamp lain atau, sebaliknya, dari kamp-kamp lain ke Balaikota sangat cepat. Namun berdasarkan kesaksian seorang tapol, perlu berpuluh-puluh truk militer untuk mengosongkan Balaikota dari tapol laki-laki dan memindahkan mereka ke Sasana Mulya pada 1 Desember 1965 [2] . Diduga kuat penangkapan pertama di Kota Solo terjadi pada 23 Oktober 1965, sehari setelah pembakaran di pusat bisnis di Singosaren dan sekitarnya. Kedatangan RPKAD mendorong dilancarkannya demonstrasi besar-besaran di pusat kota oleh kelompok-kelompok anti-komunis, diantaranya HMI, Pemuda Marhaen, Anshor, GPII dan lain-lain. Massa demonstran yang dikawal RPKAD meneriakkan yel-yel: "Sate Gerwani!", "Ganyang PKI!", "Gantung Aidit!", "Bubarkan PKI!". Mereka kemudian menjarah dan membakar sejumlah bangunan di wilayah Singosaren, Warung Pelem dan sekitarnya. Sasaran utama adalah bangunan-bangunan pertokoan milik warga etnis Tionghoa. Aksi tersebut mendorong warga Ketandan, Jebres, yaitu diantaranya warga wilayah Balong-Sudiroprajan, dengan dipimpin anggota-anggota Pemuda Rakyat melakukan pengamanan untuk mencegah massa demonstran memasuki wilayah perkampungan. Keesokan harinya, anggota-anggota Hanra diiringi militer bersenjata api menangkapi seluruh penduduk usia dewasa, laki-laki maupun perempuan, di wilayah Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres. Mereka dibawa ke Balaikota dan diseleksi. Sehari kemudian sebagian dari mereka dipulangkan, sementara sisanya ditahan di Balaikota. Sepanjang Minggu keempat Oktober hingga November 1965 terjadi penangkapan massal di berbagai kelurahan. Polanya adalah seluruh warga dewasa, laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan, dikumpulkan di sebuah tempat (kelurahan, kecamatan atau pos milisi), oleh organisasi milisi dengan didampingi militer (RPKAD dan atau kesatuan lain), kemudian diseleksi untuk menentukan siapa yang perlu ditahan. Di Kelurahan Joyotakan-Serengan (29 Oktober 1965), Kelurahan Jagalan (November 1965, tanggal tidak diketahui, malam hari) dan Sambeng-Banjarsari (22 November), malam hari), penduduk yang setelah diseleksi dianggap perlu ditahan diangkut dengan truk ke Balaikota [3] . Suprapto, seorang pegawai Jawatan Gedung-gedung negara Daerah Surakarta sekaligus ketua SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum), ditangkap bersama seorang rekannya pada 6 November 1965 di kantor dan dibawa ke Balaikota. Ia menggambarkan prosedur yang harus dilalui para tapol baru Balaikota: Tiba di Balai Kota pengawal menyerahkan kami kepada petugas di sekretariat untuk identifikasi. Kepada kami masing-masing ditanyakan tentang data pribadi, keanggotaan dan kegiatan dalam organisasi, baik di dalam partai maupun di ormas. Selesai pencatatan identitas dan fungsi serta kegiatanku di dalam organisasi, seorang petugas membawa aku ke tempat penahanan, sebuah ruangan bekas tempat kerja staf pemerintahan kotamadya. Aku dimasukkan di kamar bagian depan sebelah kiri komplek gedung Balai Kota. Ketika aku masuk ternyata ruangan telah penuh kawan-kawan fungsionaris ormas-ormas buruh dan lainnya. Ruangan itu tidak dilengkapi dengan sesuatu apapun. Juga hamparan tikar tidak terlihat di atas lantai. Setelah makan malam, sekitar pukul 19.00, aku dijemput seorang petugas, yang membawa aku pindah ke ruangan belakang yang lebih sempit. Tidak ada seorang kawan pun di ruangan ini. Hanya petugas-petugas berseragam tentara, tapi tanpa tanda pengenal apa pun. Ada sebuah meja panjang, di tengah ruangan, dengan sebuah kursi di sisi yang satu dan tiga kursi di sisinya yang lain. Diterangi lampu yang bersinar samar-samar, suasana petang menjadi terasa tidak menyenangkan. Dadaku sejurus terkesiap berdebar. Aku diperintahkan tidur telungkup di atas meja panjang, mereka meninggalkan ruangan dan kudengar bunyi pintu dikunci. Dentang lonceng di kejauhan terdengar berbunyi sepuluh kali. Jam sepuluh! Pikirku. Mereka, entah berapa orang, masuk ke ruangan, aku dibangunkan dan diperintahkan duduk berhadapan dengan mereka bertiga. Interogasi dimulai. Sesudah mengisi beberapa lembar daftar pertanyaan, mereka mulai menghujani pertanyaan [4] . Kutipan di atas dan cerita tapol-tapol lain yang sempat ditahan di Balaikota (bahwa ada proses seleksi atas orang-orang yang ditangkap) mengesankan seolah penguasa militer sudah menyiapkan sebuah prosedur yang jelas dan sistematis, yang menjamin hak hukum setiap orang yang ditangkap. Namun sesungguhnya satu-satunya jaminan yang disediakan penguasa militer adalah bahwa semua yang ditangkap pasti bersalah. Proses seleksi maupun interogasi tidak ditujukan untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak, tapi untuk, meminjam istilah Hersri Setiawan, memaksakan pengakuan atau pengiayan. Demikian Suprapto: Karena itu hampir setiap patah kalimat pertanyaan berupa bentakan, yang sering disertai dengan gebrakan meja dan penyiksaan. Perut dan dadaku menjadi sasaran tinju mereka itu. Salah seorang yang bercincin, dengan permata batu-akik sebesar empujari, menghujankan tinjunya ke mukaku [5] . Dari kajian atas seluruh cerita tapol tidak ada standar yang jelas mengapa seorang tangkapan lolos seleksi dan dipulangkan, sedang yang lain tetap ditahan. Jarang sekali tapol yang sudah diinterogasi dinyatakan tidak bersalah. Ini belum lagi memperhitungkan prosedur penangkapan. Suratmin [nama samaran apa?] yang ditangkap bersama empat rekannya dan dibawa ke Balaikota pada 29 Oktober 1965 mencatat dalam bahasa orang ketiga: Turun dari truk [di Balaikota], mereka dipukuli. Tindak pemukulan merupakan penegasan bahwa Suratmin dan rekan-rekan bersalah, namun malam itu juga di Balaikota Suratmin dibebaskan. Dengan demikian ia adalah kasus salah tangkap. Tapi ternyata tidak juga karena pada 5 November tengah malam ia ditahan kembali di tempat yang sama di mana ia pernah diseleksi dan dinyatakan tidak bersalah [6] . Hal serupa dialami pula oleh banyak tapol lain. Tidak jelas apa ukuran bersalah dan tidak bersalah. Tapol yang menjadi momok bagi penguasa militer di Balaikota adalah Sukarno atau lebih dikenal sebagai Karno Gejig. Kakinya pendek sebelah akibat polio. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diketahui bahwa ia adalah seorang preman sekaligus penjaga karcis bioskop asal Purwodingratan-Jebres yang bersimpati terhadap Pemuda Rakyat. Diduga Karno Gejig dan kelompoknya sempat melakukan aksi pembalasan terhadap sejumlah demonstran yang – dengan mengkambinghitamkan Pemuda Rakyat --membakari wilayah bisnis Solo pada 22 November. Aksi pembalasan yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Kedung Kopi itu berujung pada kematian sejumlah pemuda [7] . Diduga karena aksinya tersebut, tentara RPKAD merasa perlu memberi pelajaran dengan menyiksa Karno Gejig, Surono, dan Sampir, di hadapan publik. Hampir setiap tapol laki-laki, terutama yang sempat ditahan di Balaikota, mengingat penyiksaan terhadap Karno Gejig, Suprapto salah satunya: Sekitar tengah malam aku dibawa keluar ruangan [interogasi], dan dimasukkan ke kamar tempat penahanan yang lain lagi. Tidak ada kawan tahanan lain di sini, kecuali seorang kawan yang belakangan kukenal sebagai Bung Karno Gejig. ...Sepanjang siang dan malam terkadang petugas datang menyiksa Gejig. Membenturkan kepalanya berkali-kali di tembok, menendangi dan menginjak-injak tubuhnya. Wajahnya bengkak biru memar di sana-sini, matanya merah darah. Di tengah-tengah tidurnya sering ia terdengar merintih. Aku sendiri, yang hanya mendengar suara rintihannya, serasa tak mampu menahan rasa sakit yang dialaminya. Pagi hari ia dikeluarkan dari kamar, ternyata bukan untuk dijemur. Karno Gejig diikat di tiang bendera di halaman depan Balai Kota, dan tubuhnya dihujani cambukan dengan rantai sepeda motor. ... Suatu ketika, ketika ia disiksa di halaman Balai Kota, istrinya sengaja dipanggil untuk menyaksikan. Penyiksaan terhadapnya memang luar biasa. Serdadu-serdadu ”Baret Merah” beramai-ramai memukuli, menginjak-injak, dan mencambukinya dengan kopelrim. Anehnya ia seolah-olah tidak merasakan penyiksaan itu. Kabar burung mengatakan, ia mempunyai ajimat berupa benda sebesar ibujari yang dibungkus secarik kain putih, dan selalu dibawanya barang ke mana saja ia pergi [8] . Menurut penuturan sejumlah korban, Karno Gejig, Sampir, Surono dan sejumlah tapol yang dituduh anggota Pemuda Rakyat juga disiksa dengan cara dipaksa tidur telentang di halaman Balaikota dengan mata menatap matahari mulai pukul 08.00 hingga 10.00 selama beberapa hari (istilah tapol: ’dijemur’) serta dipukuli dengan kayu mlanding atau kawat berduri. Karno Gejig bukannya kebal terhadap siksaan karena, seperti dikatakan Suprapto sendiri, ia sering merintih di tengah tidurnya. Agaknya jika dalam keadaan sadar ia punya kontrol diri luar biasa – hasil dari pengalamannya sebagai preman – untuk tidak mengeluh kesakitan, terutama di depan para penyiksanya. Tidak diketahui kapan tepatnya Karno Gejig, Sampir dan Surono dihilangkan paksa. Seorang korban yang ditahan pada 5 Desember 1965 dan kemudian sempat ditahan di Balaikota menuturkan bahwa ia mengalami ’dijemur’ bersama Karno Gejig. Penguasa Balaikota melakukan berbagai metode penyiksaan untuk melemahkan fisik dan mental tapol. Metode ’dijemur’ dan dipertontonkan pada publik juga diberlakukan terhadap para tapol lain (yang diduga) anggota Pemuda Rakyat. Selama dijemur mereka dipukuli, baik dengan kayu ’mlanding’ polos maupun dengan kayu ’mlanding’ yang diberi paku dan dipukulkan ke bagian punggung. Metode penyiksaan lain adalah tapol digantung dengan kepala di bawah, kedua ibu jari kaki ditekan dengan meja, tidak diberi makan dan minum selama proses interogasi yang bisa berlangsung berjam-jam. Kadang kala penyiksaan dilakukan untuk memaksakan pengakuan. Kali lain sekedar sebagai hukuman. Metode lain yang juga umum diterapkan di seluruh kamp tahanan adalah dengan menyediakan fasilitas makan, kesehatan dan akomodasi seminimal mungkin, sekedar agar tapol bertahan hidup untuk diinterogasi, disiksa atau dipekerjakan paksa. Antara 1967-1968, tapol laki-laki golongan C yang sudah mendekati masa pembebasan ditempatkan kembali di Balaikota, tepatnya di gubuk-gubuk yang dibangun di tanah kosong di bagian belakang kompleks Balaikota. Sekitar Juni 1966, sekitar 300an tapol dari Balaikota ini mulai dipekerjakan paksa di Klego-Boyolali untuk membangun tanggul waduk untuk pengairan daerah Cepresan, Ngandong, dan Kacangan. Tapol bekerja mulai 07.00-11.00 WIB dan dilanjutkan pada 15.00 - 18.00 WIB. Tapol hanya dibekali beras dua ons/hari dan uang lauk-pauk dalam jumlah kecil. Pekerjaan ini berlangsung selama kurang-lebih 11 bulan. Setelah pekerjaan selesai tapol dikembalikan ke Balaikota dan kemudian dibebaskan secara bergelombang [9] . TINDAK PELANGGARAN HAM I. Penahanan sewenang-wenang II. Penyiksaan dalam proses interogasi (bertujuan untuk memaksakan pengakuan): Tapol dipukuli dengan tangan kosong atau alat (kayu mlanding, kursi, kawat berduri, cincin akik; sasaran pemukulan terutama bagian kepala, leher, muka dan perut) Kepala tapol dibenturkan berkali-kali ke dinding Menendangi dan menginjak-injak tubuh tapol Tapol disundut rokok sekujur tubuhnya Tapol digantung dengan kepala di bawah. Kedua ibu jari kaki tapol ditekan dengan kursi Diperiksa selama berjam-jam tanpa diberi makan dan minum III. Penyiksaan di luar proses interogasi: Tapol disiksa di depan umum/dipertontonkan: diikat di tiang bendera di halaman Balaikota, dicambuk dengan rantai sepeda motor atau kopel rim, dipaksa untuk tidur telentang dengan mata menantang matahari sejak pagi hingga siang. Selama proses penyiksaan, istri tapol yang disiksa dipaksa untuk hadir dan menyaksikan. IV. Pemberian jatah hidup (makan dan akomodasi) di bawah standar minimum: jatah nasi yang semula tiga kali sehari kemudian berkurang menjadi dua kali sehari, masing-masing sekitar tiga sampai lima sendok makan. Sementara jatah minum yang semula teh manis berubah menjadi teh tawar kemudian hanya air putih. Tapol bertahan hidup dengan mengandalkan kiriman makanan dari keluarga. Ruangan tempat penahanan tidak sebanding dengan jumlah tapol yang ditahan Para tapol tidak diberi alas tidur (tidur di lantai). Baru sesudah tapol dipindahkan ke ruang sidang DPRD Surakarta masing-masing mendapat jatah selembar tikar ukuran 80x150 cm. penguasa militer tidak memberi layanan kesehatan/pengobatan sama sekali V. Penghilangan paksa: Karno Gejig (penduduk Purwodiningratan-Solo, jawara/preman, makelar karcis bioskop Star dan Indra, bagian keamanan jika ada pawai-pawai yang diselenggarakan organisasi-organisasi kiri). Pada 22 Oktober 1965, Karno Gejig bersama kawan-kawannya melakukan aksi pembalasan terhadap sekelompok pemuda pelaku pembakaran wilayah bisnis Solo sambil mengkambinghitamkan Pemuda Rakyat (Peristiwa Kedung Kopi). Selama ditahan di Balaikota, Karno Gejig mengalami penyiksaan luar biasa, baik pada saat proses interogasi maupun di luar proses interogasi. Ia disiksa dan dipertontonkan di hadapan publik, termasuk di hadapan istrinya. Surono (sebelum hilang juga termasuk yang mengalami penyiksaan luar biasa sambil dipertontonkan di depan publik; latar belakangnya tidak diketahui) Sampir (kemungkinan anggota Marinir-KKO; sebelum hilang juga termasuk yang mengalami penyiksaan luar biasa sambil dipertontonkan di depan publik) VI. Dipekerjakan paksa Tapol dipekerjakan paksa untuk membangun waduk di Boyolali tujuh jam per hari selama 11 bulan, dengan hanya diberi beras 2 ons/hari dan uang lauk-pauk. Sumber Erlijna, Th. J. “Jurnal Lokakarya Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo, 20-26 Juni 2006”. Juni 2006 Lingkar Tutur Perempuan. “Kronik Tragedi 1965 di Solo 3”. Solo, 15-16 Oktober 2006 Lingkar Tutur Perempuan. “Laporan Lokakarya Pemetaan Kekerasan dalam Tragedi 1965 di Solo, 25 Juni 2006”. Juni 2006 Lingkar Tutur Perempuan. “Tabel Kronik 1965 di Solo 3”. Solo, 15-16 Oktober 2006. Mulyadi, M. Hari, Soedarmono, et al. Runtuhnya Kekuasaan “Kraton Alit”: Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta (Sala: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999) Pakorba Solo. “5 Kronik Tragedi 1965 di Solo”. Solo, Agustus 2006. Setiawan, Hersri. Kidung untuk Korban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama dengan Pakorba-Solo dan YSIK, Juli 2006) Wawancara: Mulyadi, Solo, 9/5/06 Pangudi, Solo, 15/10/03 Jumtari Wiyono, Solo, 24/8/07 << KEMBALI
	[1] Pengangkatan berdasarkan SK Mendagri No. UP 47/3/20-1534 Tanggal 23 Oktober 1965. Pangdam Diponegoro mengukuhkan pengangkatan Th. J. Soemantha melalui Surat Perintah No. PRIN-853/10/1965 Tanggal 25 Oktober 1965. Pangdam menyatakan pengangkatan itu sebagai ‘tugas kekaryaan TNI AD’. Lih. M. Hari Mulyadi, Soedarmono, et al., Runtuhnya Kekuasaan “Kraton Alit”: Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta (Sala: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999), hal. 97. [2] Hersri Setiawan, Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama dengan Pakorba-Solo dan YSIK, Juli 2006), hal. 184. [3] LTP, “Kronik Tragedi 1965 di Solo 3”, 15-16 Oktober 2006, hal. 3-4; LTP, “Tabel Kronik 1965 di Solo 3”, 15-16 Oktober 2006. [4] Hersri Setiawan, Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala (Sala: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pakorba-Sala dan YSIK, Juli 2006), hal. 178-179. [5] Hersri Setiawan, ibid. (Sala: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pakorba-Sala dan YSIK, Juli 2006), hal. 179. [6] Pakorba Solo, “5 Kronik Tragedi 65 di Solo”, Solo, Agustus 2006; LTP, “Tabel Kronik 1965 di Solo 3”, 15-16 Oktober 2006. [7] Koran terbitan Surakarta mengatakan korban dari Pemuda Marhaen, tapi Jumtari Wiyono, seorang anggota Aisyiyah Surakarta yang diwawancarai, mengatakan korbannya adalah pemuda dari kelompok Islam. [8] LTP, “Tabel Kronik 1965 Solo 3”, Solo, 15-16 Oktober 2006; Pakorba Solo, “5 Kronik Tragedi 1965 di Solo”, Solo, Agustus 2006; Wawancara Pangudi, Solo, 15/10/03. [9] LTP, “Tabel Kronik Tragedi 1965 Solo 3”, Solo, 15-16 Oktober 2006; Pakorba Solo, “5 Kronik Tragedi 1965 di Solo”, Solo, Agustus 2006.